peraturan kepala bpn no 5 tahun 2012. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU. peraturan kepala bpn no 5 tahun 2012

3. 2011. 2006–2012. Th. U. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah; 7. 99 tahun 2014 - perpres no. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sungai Penuh Provinsi Jambi; m. 5,. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 9. Permen Agraria/Kepala BPN No. Judul. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1. 5 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Permen Agraria/Kepala BPN No. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Untuk Pengangkatan Dalam Jabatan. Mencabut : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Judul. Judul. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak. bahwa untuk mencapai pemanfaatan dimaksud dalam huruf a, perlu. Beranda. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang. Lampiran Perkaban 9/1999. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 40 tahun 2014 - perpres no. Dokumen ini berisi ketentuan umum, ruang lingkup, tujuan, jenis, metode, prosedur, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Mencabut Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, yang mengatur mengenai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. (3) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPN. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Subjek. 500. 000. 1. Judul. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);. T. 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak. melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. Permen ATR No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanhan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah – Download Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan – Download Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA. 2013. Peraturan Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. ID; 105 HLM. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan. 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kantor. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danPeraturan Perundang-undangan. Reupload Via : Perundang-undangan. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2012. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentangMengingat : 1. 4 Tahun 1961 Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Consessie dan Sewa untuk Perusahaan Kebun Sesar 5. 5, BN. 14, BN. per bulan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 52, Pasal 116, dan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk. Pada Pasal 96 ayat (1) Perka No. Permen ATR No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanhan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis. Belum Tersedia. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012. Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERTANAHAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Judul. 2022/No. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. id :. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, diubah sebagai berikut: 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 4. UU No. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor. ATR-BPN. Tentang. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Untuk Pengangkatan Dalam Jabatan. File Peraturan PERKBPN_01_2010_SPOPP. Berita Terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 6, BN. E. Beranda. PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI SJDI HUKUM PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Manajemen dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Belum ada data…. NOMOR 9 TAHUN 1999 . PM1 No. 10 Tahun 2016 adalah hak. Nomor Peraturan. 5. 17. Akta Tukar Menukar; d. Tipe Dokumen. BAB II RUANG LINGKUP DAN. Permen Agraria/Kepala BPN No. Permen Agraria/Kepala BPN No. T. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; h. Kebijakan pengadaan tanah di dalam masa transisisi adalah kegiatan sebelum UU 2/12 di berlakukan, sedangkan kegiatan pengadaan tanah sudah berjalan tetapi belum selesai, apa yang di lakukan ? a. 2012. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected]. 46 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan; 18. 3. Pasal 12 (1) Kepala Kantor Pertanahan melakukan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. pdf. 14, : 4 hlm. 000. h. bahwa untuk mencapai pemanfaatan. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 5. 2012. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiapusat hukum dan humas bpn ri sjdi hukum lampiran xv peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 1297/2. Peraturan Menteri ATR Kepala BPN_ Layanan Elektronik. Subjek. 8, Atrbpn /BN Tahun 2012 Hal 3. Rp 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang. Peraturan Menteri Negara. 9, BN 2016/NO 402; ATRBPN; 10 HLM. No 6 Tahun 2015. Peraturan Presiden No. Download: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Tahun. Tempat Penetapan-. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Judul. Tempat Penetapan. 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku. Glosarium. Login JENIS PERATURAN. 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertahan Nasional Tahun 2015-2019. (4) Rincian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; 10. 2013. Jenis. 2020, No. pusat hukum dan humas bpn ri sjdi hukum menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional peraturan menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional,. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. f. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. 6 Tahun 2015. PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI SJDI HUKUM PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Presiden. T. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 6. 3. Peraturan Perundang-undangan. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan. 24/06/1999. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun. 148, pasal 121. BPN 4/1999 ini mulai berlakuPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. 2021. Ditetapkan Tanggal. NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 8. Permen ATR/Kepala BPN. 2021/No. 30 tahun 2015 - perpres no. Pasal 26 Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan segera melakukan. U. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. - 5 - Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedomanNasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Download Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah5. 1/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 Perihal Pengelolaan Biaya Satgas A dan Satgas. Permen Agraria/Kepala BPN No. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan. 9 Tahun 2015 tentang Tatacara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, bahwa persyaratan keberadaan masyarakat hukum. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan dan. 1/Ill/2012 Tahun 2012 53. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020. Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari. Permen Agraria/Kepala BPN No. Jakarta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Josafat Simanjuntak. Kepala Bagian Administrasi Umum untuk ULP STPN; dan . E. 17. ABSTRAK PERATURAN.